Pewarta : Aep Saepudin
BANDUNG. FOKUSPRIANGAN.ID – Dalam upaya menuntut azas keadilan di Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, sebanyak 9 CPDOB SE-JABAR pada hari Kamis, (13/07/23) melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur Jawa Barat yang di Koordinator oleh Sukamto, SH selaku Sekertaris FORKODETADA Provinsi Jawa Barat, yang di pimpin langsung oleh Rd. H. Holil Aksan Umarzen selaku Ketum FORKODETADA, Para Ketua Presidium dari 9 CPDOB serta para pengurus lainnya.
Ratusan massa aksi yang terhimpun dalam Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Jawa Barat mendesak Pemerintah Pusat segera mencabut kebijakan moratorium tengah Pemekaran Daerah terutama untuk Jawa Barat.
Apalagi, Jawa Barat saat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dengan hampir 50 juta jiwa dan termasuk pada jumlah penduduk terpadat yang hanya memiliki 27 kabupaten/kota saja, sementara Jatim 42 Kab./Kota dan Jateng 38 Kab./Kota.
Ketua Forkodetada Jawa Barat, Rd. H. Holil Aksan Umarzen menilai aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk aspirasi masyarakat dari Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB). Masyarakat yang ada di 9 CDPOB ini telah lama menanti pemekaran daerah tersebut, ada yang sudah 10 sampai 20 tahun lamanya tetapi tidak kunjung terlaksana, Kami tidak ingin berhenti sampai tingkat provinsi, tapi harus sampai ke Pusat biar ada buktinya untuk dapat mempersiapkan anak cucu kita dengan mata air bukan dengan air mata.” Ungkapnya penuh diplomasi.
Menurutnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sebagai pengusul, baru menempuh satu tahap pemekaran yaitu menandatangani surat persetujuan. Lebih dari itu, Pemprov Jawa Barat belum melakukan langkah kongkrit dan loby-loby politik ke pemerintah pusat maupun DPR RI untuk mendesak segera di Paripurnakan 9 CPDOB yang telah di ajukan oleh Gubernur kepada Kemendagri, DPD RI dan DPR RI.”Katanya.
“Tiap minta audiensi juga tidak pernah menerimanya hanya di wakilkan oleh Birotapem Pemprov Jabar dan 2 kali di terima pa Wagub, Uu Ruzhalul Ulum, tapi cuma sebatas basa basi tidak ada keseriusan yang kongkrit untuk dapat menyakinkan presiden dan DPR RI menggelar Sidang Paripurna buat pengesyahan 9 CPDOB tersebut. Padahal kita sangat setuju dengan visi beliau (Ridwan Kamil) untuk menambah daerah pemekaran. Tapi beliau sama sekali tidak memperhatikan, tidak mau menemui kita, kami berjuang sesuai kemampuan dari masing-masing CPDOB, Padahal ini juga menjadi bagian dari Gubernur dan Pemprov Jabar untuk menggolkan aspirasi tersebut, jangan cuma sebatas pencitraan di media sosial dan di acara resmi, tapi perlu loby-loby tingkat tinggi, masa kita kalah sama orang papua, papua bisa di mekarkan, sedangkan Jabar tidak…? Keadilan harus di tegakan di NKRI karena negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Tandas Ketua PM GATRA penuh semangat.
Dengan begitu, Forkodetada Jawa Barat, rencana akan melakukan aksi unjuk rasa pada tgl 27 Juli 2023 ke DPR RI dan Istana Presiden dengan satu tuntutan agar segera mencabut moratorium. Sebab, moratorium bukan merupakan produk hukum melainkan produk kebijakan.” Cetusnya.
“Jadi setelah ini kami akan melakukan aksi unjuk rasa ke Istana Presiden dan akan mengepung Gedung Senayan DPR RI. Makanya kami ingin Pemprov. Jabar dan Anggota DPRD Jabar bisa ikutserta dalam aksi unjuk rasa tersebut biar semua orang tahu bahwa keinginan pemekaran daerah merupakan keinginan dari seluruh warga termasuk di dalamnya keinginan dari gubernur jabar.” Pungkas Holil Aksan penuh harap.
Hal yang sama di tutur kan oleh Sukamto, SH Koordinator Aksi Unjuk Rasa, “Kami jauh-jauh datang hanya ingin menagih janji Gubernur dan Wagub yang katanya ingin sekali Kab./Kota di Jabar di mekarkan, tapi setelah 10 tahun menanti gaungnya cuma sampai tingkat Provinsi saja, sementara di pusat kelihatan masih adem ayem saja, tidak ada gerakan politik yang signifikan untuk bisa meyakinkan pemerintah pusat agar segera memparipurkan 8 atau 9 CPDOB tersebut, kalau memang Gubernur serius mendukung dan ingin adanya pemekaran, hayu bareng-bareng bersama kami untuk demo ke DPR RI dan Istana Presiden tgl 27 Juli 2023 dengan menghadirkan puluhan ribu orang untuk menduduki/mengepung Gedung DPR RI. Bukan hanya sebatas pencitraan di media online, media sosial tentang kesenjangan pembangunan di Jabar karena jumlah Kab./Kotanya sedikit dibandingkan Provinsi Jateng dan Jatim.” Pungkaanya.
