Teks Poto:Leni Liawati
Pewarta: Rusdi
SUKABUMI. FOKUSPRIANGAN.ID – Kepala Desa Cikahuripan mengeluhkan pembangunan Dermaga Pajagan Cisolok yang mangkrak. Hal tersebut ditanggapi anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi partai PKS, Leni Liawati pun angkat bicara.
Ia yang lahir asli warga Cisolok dan dari keluarga nelayan, tentunya akan terus menyuarakan aspirasi yang disampaikan Kepala Desa Cikahuripan tersebut. Sehingga momen hari nelayan sarana yang tepat menyampaikan aspirasi tersebut.
Menurutnya, pembangunan dermaga Pajagan Cisolok tersebut saat ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, dan perlu lebih meningkatkan komunikasi dengan pemerintah pusat melalui anggota DPR RI untuk terus disuarakan aspirasi tersebut. “Alhamdulillah saya asli orang sini, bapak saya nelayan, sangat mengapresiasi, kami pasti akan memperjuangkan dengan mengkomunikasikan dengan DPR RI yang dari pusat,” kata Leni. Kamis, (6/7/23).
Ia menjelaskan, aspirasi soal dugaan mangkraknya pembangunan demaga Pajagan Cisolok sebetulnya bukan hanya kali ini, bahkan sebelum sebelumnya juga sudah sering disampaikan baik ditingkat kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. “Sudah lama sering disuarakan, bahkan di DPR RI juga sudah disuarakan, tinggal tadi kita berdoa semoga keberpihakan pemerintah segera bisa mewujudkan ini dermaga, bisa diselesaikan bisa aktif kedepannya perahu nelayan bersandar disini,” jelasnya.
Ia berharap, mudah mudahan ekonomi para nelayan, keluarga para nelayan juga bisa lebih meningkat ketika sudah aktif lagi.
Masih kata Leni, persoalan kesejahteraan para nelayan Cisolok tidak hanya pada harapan segera terealisasinya pembangunan dermaga, namun juga mengenai fasilisati bantuan BPJS Ketenagakerjaan, dan juga BPJS Kesehatan nelayan. “Iya seperti yang disampaikan pak kades sebetulnya sudah pernah di komunikasikan, cuman jumlah nelayan itu banyak jadi ketika dikalkulasikan untuk membantu BPJS, dana pemerintah memang agak lumayan nilainya, makanya kalau bisa disinergikan akan tidak seberapa,” terangnya.
Sebetulnya dari hasil nelayan kalau sebagian disimpan bisa, tapi harus ada yang mengelolanya, kecuali kalau memang semuanya bisa terpenuhi oleh APBD. “Kita betul betul menyuarakan soal BPJS ini, kita sedang komunikasikan dengan dinas memungkinkan tidak, untuk bisa memfasilitas para nelayan, karena kan resikonya tinggi kalau melaut,” kata Leni.
