BP2MI Himbau Masyarakat Desa Jangan Sampai Terjebak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Fokus Cianjur Sosial

Pewarta: Rafli Hidayat

KAB.CIANJUR. FOKUSPRIANGAN.ID – Badan Penempatan dàn Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI), berikan himbauan pada masarakat, terutama yang ada di pedesaan, jangan sampai terjebak oleh Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Sekertaris BP2MI Indonesia Rinardi mengungkapkan, setelah selesai gerakan sosial, kami langsung membagikan sembako pada masyarakat, sembako ini kami bagikan pada masyarakat Desa Rancagoong kecamatan Cilaku kabupaten Cianjur, pada Rabu (14/06/23).

” Dalam hal ini banyak para calo dan mafia, atau juga bandar sekalipun, masing masing mempunyai cara dengan mengiming ngimingi masyarakat dengan cara apa saja,” ucapnya.

Lanjut Rinardi, jika bekerja keluar negri tanpa prosedur, maka akan timbul kejahatan, kejahatan bahkan kejahatan tersebut sudah teroganisir, coba bayangkan jika ada orang tak di kenal datang, dan orang tersebut sedang kesulitan ekonominya, lantas di iming imingi gaji yang besar hingga sampai Rp 15 juta, apakah tidak tertarik, di janjikan lagi untuk prosedur dan uang trima kasih atau tanda jadi.

“Umumnya semua itu modus untuk melakukan kejahatan, sehingga masyarakat terpengaruh dan mau menerima tawaran tadi,” ujarnya.

Andai hal ini sudah di terima di calon tenaga kerja, ibaratnya itu sudah di mulai dalam suatu sistim, atau rezim yang di sebut TPPO, karena keberangkatan mereka di sanapun tanpa kontrak kerja, sehingga di perdagangkan satu majikan kemajikan lainya, kerjaan ga jelas hingga berjam jam setiap hari, bahkan gaji pun jauh dari layak,” katanya.

Pihak BP2MI mengajak pada masyarakat untuk sadar, nah sekarang pak Mahpud jadi sentral seluruh pemberitaan, sehingga sekarang untuk ketua gugus tugas TPPO di serahkan kepada pak Kapolri sejak selasa 30 mei 2023 minggu lalu.

“Artinya untuk mengefektifkan penindakan dan pencegahan, karena hal ini berada di bawah Intitusi penegak hukum,” terangnya.

Sebelumnya ketua harian itu adalah Mentri PPA, yang tidak memiliki penegakan hukum untuk bertindak, sehingga pak jokowi tepat hal ini di tunjukan kepada jajaran Polri, bahkan pak kapolri memerintahkan jajaran Polda, untuk 34 provinsi harus pengungkapan tentang TPPO setiap hari,” imbuhnya.

Rinardi menambahkan, semua stekholder bisa berkontribusi untuk memastikan setiap bulan, hanya saat ini para pemain akan tiarap, karena mereka berada di sejumlah Desa untuk para calo, itu cuman kelas teri, pastikan targetkan kakapnya karena ia punya uang segalanya,” timpalnya.

“Nanti untuk uangnya mau coba di rampas, setelah Undang Undang perampasan aset itu sudah berhasil di sahkan, kalau ada pelaku apapun termasuk korupsi akan di sita hartanya, sebab kalau di sita harta para bandar tersebut pasti akan berpikir,” ujar Rinardi.

Dengan adanya penyitaan aset, bagai mana mungkin lagi bisa membiayai para calo, dan tidak lagi bisa mengiming imingi warga Desa, tujuanya seperti itu dan berharap tidak berhenti sampai disini, karena gerakan kejahatan akan semakin masif (kuat),” pungkasnya.