Enjang Tedi Komisi V DPRD JABAR : Batalkan SK Pembatalan Dirjend GTK Karena Melanggar Hukum

Fokus Jabar Sosial

Pewarta : Aep Saepudin

KAB.GARUT. FOKUSPRIANGAN.ID – Kisruh soal pembatalan bagi para guru honorer yang telah di nyatakan Lulus Passing Grade (PG) dalam CAT Guru PPPK tahun 2021 terus mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan mulai dari para guru, akademisi, lembaga Profesi Guru/PGRI, para politisi sampai dengan Birokrasi yang ada di masing-masing Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.

Pasca mendapatkan penjelasan dari Nugroho Kabid Perencanaan Kemendikbudristek yang menyatakan bahwa Guru yang telah lulus PG P1 itu Bukan DIBATALKAN tetapi di TUNDA Penempatannya karena ada sanggahan dari sekolah induknya.

Ketika di konfirmasi kepada H. Enjang Tedi, S.Sos Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN lewat sambungan cellulernya, Rabu, 15 Maret 2023 Mengatakan, “Kami dari Komisi V DPRD JABAR, setelah mendengar informasi dari Kadisdik Jabar, Kabid GTK serta aspirasi yang disampaikan oleh Forum Guru Lulus PG P1, sesuai keputusan kemarin pada saat Rapat Kerja di Komisi V telah Sepakat agar SK Pembatalan kepada para guru P3K yang Lulus PG P1 untuk di BATALKAN lagi karena jelas-jelas telah melanggar hukum, mereka yang 306 belum mendapatkan kepastian kapan bisa diangkat menjadi ASN P3K padahal sudah jelas aturannya bagi yang sudah PG akan di angkat menjadi ASN P3K tanpa testing dan yang menjadi perios pertama adalah Guru PG P1, Kasihan mereka sudah sangat berbahagia dan sudah melakukan syukuran malah dibatalkan penempatannya.” Tegasnya.

Selanjutnya di Tuturkan Enjang Tedi Kader sekaligus Pengurus DPW PAN JABAR yang telah dilantik sebagai Anggota DPRD JABAR lewat PAW kepada Ade Kaca, bahwa tugas sebagai wakil rakyat yah harus menampung aspirasi warga/konstituen-nya, sekarang ada guru honorer yang sudah dinyatakan lulus PG dan. P1, tanpa alasan yang jelas sebanyak 306 guru P3K di Jawa Barat, malah di batalkan penempatannya oleh Dirjerd GTK, Kasihan mereka sangat terpukul, shok, malu dan sedih, kalau di ibaratkan seseorang yang mau berangkat haji dan sudah melakukan syukuran walimatus shafar dan sudah berada di Soekarno Hatta tiba-tiba tiketnya dibatalkan, untuk itu kami selaku Wakil Rakyat Meminta agar SK Pembatalan dari Dirjerd GTK Nomor : 1199/B/GT.00.08/2023 Tentang Pembatalan Penempatan Pelamar P1 pada Seleksi ASN PPPK Tahun 2022, Untuk DI BATALKAN.” Tandasnya.

“Ingat bahwa orang yang di dzalimi atau teraniaya itu sangat mujarab do’anya, maka sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada mereka (Guru P3K PG P1) alangkah bijaksana pihak pemerintah pusat dalam hal Dirjend GTK untuk membatalkan SK Pembatalan tersebut, jangan dibiarkan para guru tersebut untuk menuntut haknya kemudian pergi kesana kemari lalu meninggalkan tugasnya/mengajar untuk mencerdaskan anak bangsa.”Ucapnya Kang Enjang Tedi penuh diplomasi.