Berikut Kata Kelompok Cipayung Tentang RKUHP

FOKUS SUKABUMI Sosial

Caption : Ilustrasi

Pewarta : Eka Lesmana

SUKABUMI. FOKUSPRIANGAN.ID – Pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kembali menjadi polemik. Kali ini terkait dengan pasal penghinaan terhadap lembaga negara dan penguasa umum. Organisasi yang tergabung dalam Cipayung, angkat bicara mengenai RKUHP, pasal nya ini dapat meyebabkan kemunduran demokrasi.

Ketua PC PMII Kota sukabumi, Hasbi Roudul ulum mengatakan, ada dua persfektif mengenai penghinaan terhadap lembaga negara ini, pertama hal ini dapat mengkerdikan demokrasi, berbicara hikikat demokrasi ini bahwa setiap masyarkat diatur di dalam uud 45, universal PBB, dan UU No 9 tahun 1998, mengenai menyampaikan pendapat di muka umum, seolah-seolah bertabrakan dengan RKUHP yang di rancang, bahwa tidak boleh menhina kekuasan nengara, Kedua dalam konteks mengihna ini harus diatur lebih spesifik, kalau menghina secara peribadi itu tidak, mau masyarakat ataupun pejabat publik berhak i lindungi hukum.

“Tentunya kita sangat khawatir menjadi salah tafsir bagi mereka yang punya kekuasaan, dengan adanya RKHUP ini, ketika ada sedikit kritikan dari masyarakat terkait kebijakan langsung di tangkap, itu yang menjadi bahayanya,” ujarnya rabu (07/12/22)

Sementara itu Ketua PD KAMMI, ( Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Ujang Hidayatullah mengatakan, Terkait dengan pasal 353-354 yang tertuang dalam RKUHP, pasal ini berpotensi menjadi pasal karet dan bisa menyasar siapa saja tanpa landasan hukum yang spesifik.

“Kami melihat dengan kehadiran pasal tersebut berpotensi besar mengekang dan membatasi ruang-ruang hak dan kebebasan warga negara, yang sebelumnya juga sudah diatur dalam UU No 9 Tahun 1998 tentang kebebasan mengemukakan pendapat dimuka umum,” jelasnya.

Menurut Ujang , disisi lain tentunya masyarakat juga harus mulai lebih cerdas dalam menyampaikan aspirasinya, subtansi (kebijakan) yang kita kritik justru jangan sampai kita malah ‘menyerang’ kepribadiannya secara personal.

Di hubungi terpisah Ketua Cabang HMI Sukabumi, Muhammad Mulki mengatakan, mengenai Pasal 347 ayat (1) menunjukkan bahwa DPR, Polri dan Kejaksaan sebagai institusi seakan memiliki rasa atau emosi. Tentu saja sebuah instansi tidak memiliki perasaan, ketentuan itu tentu menjadi senjata yang dapat digunakan untuk menjerat siapapun yang melakukan kritik.

“Jadi segala bentuk penghinaan merupakan perbuatan tercela dan tidak dibenarkan. Namun di sisi lain, berpotensi menghambat kritik terhadap kebijakan pemerintah sebagaimana telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK, pasal tersebut sangat berbahaya terhadap kebebasan berpendapat, menyampaikan pemikiran, dan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah,”pungkasnya.