Gabungan Ormas di Kecamatan Banjarsari Meminta Pengerjaan Pembangunan Tower di Berhentikan Sementara

Fokus Kab Ciamis Sosial

Pewarta: Revan

KAB.CIAMIS. FOKUSPRIANGAN.ID – Gabungan Organisai Masyarakat (Ormas) di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat meminta pengerjaan pembangunan tower Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel) di berhentikan sementara. Selasa (29/11/22).

Hal tersebut lantaran selama ini pihak perusahaan dari PT Tower Daya Mitra Telekomunikasi (MITRATEL) di duga belum melengkapi kelengkapan perizinan terlebih dahulu sebelum pembangunan tower di kerjakan.

Padahal pengerjaan pembangunan tower tersebut sudah berjalan sejak dua minggu lalu, dan saat ini proses pengerjaan sudah mencapai 60 persen.

Ketua Forum Komunikasi Banjarsari Toni mengatakan, sebelum nya sudah bertemu dengan manager perusahaan dan membahas permasalahan tersebut.

“Namun saat kami meminta perizinan, pihak perusahaan tersebut tidak memberikan nya.maka dari itu mohon maaf kepada pihak perusahaan, kami menutup sementara pembangunan tower ini sebelum pihak perusahaan memperlihatkan izin-izin tersebut,” terangnya.

Lanjut Toni mengatakan, sebelum nya pihak nya sudah mempertanyakan terkait perizinan pembangunan tower tersebut ke instansi pemerintahan, namun setelah di cek ternyata pihak dari perusahaan belum ada.

“Saat ini kami baru mengetahui adanya perizinan dari lingkungan setempat saja, di tambah dari Muspika. Untuk lain-lain nya kami belum mendapatkan.” Terangnya.

Toni juga menambahkan, dalam kegiatan tersebut pihak nya menuntut kepada pihak perusahaan untuk segera melengkapi perizinan terlebih dahulu, sebelum pembangunan tersebut di lanjutkan kembali.

“Ada lima tuntutan yang saat ini kami minta kepada pihak perusahaan harus melengkapi┬áperizinan dari dinas lingkungan UPL/UKL, dokumen KKOP yang sebelum nya beralih dari otoritas bandar udara, rekomendasi PUPR bidang kontruksi, rekomendasi dari kominfo, juga IMB,” pungkasnya.

Sementara itu Kabid Tibumtransmas Satpol PP Kabupaten Ciamis Bandi Sobandi melalui sambungan telpon mengatakan, Sebenarnya dalam Undang-Undang Ciptakerja, pihak perusahaan masih bisa melakukan pengerjaan meski perizinan belum di lengkapi.

“Meski saat ini pihak perusahaan baru mempunyai izin dari lingkungan, dan menjaga kondusifan lingkungan, dan kami pun sudah mengecek ke bagian DPPST yang ternyata saat ini perizinan tersebut sedang di proses,” terangnya.

“Bahkan sebelumnya kami pun melakukan investigasi dan menemukan sudah ada izin dari lingkungan yang di tanda tangani kepala desa setempat, serta kecamatan,”katanya.

Lanjut Budi mengatakan, untuk masalah perizinan dari lingkungan sebenarnya itu tergantung dari keberadaan jumlah bangunan yang ada di sekitar tower tersebut.

“Jadi bisa di sebut sah-sah saja meski dalam perizinan hanya ada 10 orang yang memberikan tanda tangan, karena mungkin hanya ada 10 bangunan yang ada di sekitar lokasi tower itu,” pungkasnya.

Sementara itu Hery perwakilan dari perusahaan mengatakan sebelumnya pihaknya mengaku sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan ormas membahas terkait tuntan mereka tersebut.

“Dan sebenarnya terkait masalah perizinan pembangunan, kami sudah menempuh nya. Dan saat ini dokumen nya sudah kami pegang,” terangnya.

“Dan terkait masalah penutupan tersebut, kami belum bisa berkomentar lebih jauh dulu,” pungkasnya.