Pewarta: Wawan/Iwan
KAB.TASIK. FOKUSPRIANGAN.ID – Sejumlah Ormas gabungan ontrog Dinas pertanian kabupaten Tasikmalaya guna mempertanyakan terkait biaya penyuluhan yang pada awalnya dijanjikan pihak dinas realisasi pada bulan September tahun 2021.
Disini ada beberapa program yang diduga ada penyimpangan terutama program pengadaan spiker aktif, pengadaan kandang domba, pengadaan kandang sapi yang diduga tidak sesuai spek berikut pengadaan hewan domba dan sapi serta dimanakah domba dan sapi tersebut berada.
Dani Ramdani ketua PAKAR Indonesia menyampaikan dalam program bibit ketela itu belum ada lima tahun terus dimana saja bibit ketela itu ditanam, titik lokasinya harus benar-benar jelas,berapa jumlah kelompok tani yang menerima bibit tersebut harus jelas berapa hamparan yang ditanami bibit ketela dan sesuai tidak dengan berpuluh-puluh hektare lahan yang di tanam bibit jagung bibit teh bibit kedelai yang ada di dinas pertanian ini,” ucapnya Kamis (08/09/22).
Sambung dani untuk biaya penyuluhan sendiri kata Kabid dan kata kasi belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada bulan September, Yang artinya kalo penyuluhannya dilaksanakan pada bulan September kinerja mereka kemana saja kemarin,”imbuhnya.
Saya duga ini ada indikasi pendiaman uang negara yang memang bulan Oktober dan bulan November ini sudah masuk anggaran perubahan, Dan yang saya khawatirkan ada tumpang tindih anggaran dan tidak boleh seperti itu, Makanya saya minta kalau ini belum dilaksanakan sebaiknya dikembalikan saja pada kas negara.
Kami disini dari gabungan aliansi bersama ormas jagat,walfis, PAKAR Indonesia dan dari persatuan alumni GMNI sudah tiga kali berunjukrasa ke dinas pertanian tetapi sama sekali tidak ditanggapi, Oleh karena itu kami bersama rekan rekan organisasi akan melayangkan surat ke dinas inspektorat untuk memanggil dinas pertanian untuk di audit dan dilakukan pengecekan ulang kelapangan karena kami mempunyai temuan temuan baru yang di duga sangat merugikan sekali keuangan negara.
Ditambahkan dani bahwa dinas pertanian ini dinas yang sangat bobrok dari semua dinas yang ada di pemerintahan daerah kabupaten Tasikmalaya, yang pertama anti kritik sampai tidak mau beraudensi bersama kita dan dinas tersebut sama sekali tidak kooperatif.
Kami akan menggelar unjukrasa kembali pada hari selasa pada tanggal 13 September 2022 yang akan dilakukan di dua tempat yaitu di dinas pertanian dan dinas inspektorat dan selanjutnya akan kami laporkan ke komisi pemberantasan korupsi,”pungkas Dani.
