Pewarta : Aep Saepudin
GARUT (JABAR) FOKUSPRIANGAN.ID – Aksi unjuk rasa yang di lakukan oleh para mahasiswa, para ojeg online dan sebagian warga masyarakat di DPRD Garut, pada hari Kamis, 8 September 2022. Bersepakat antara Eksekutif (Bupati) dan Legislatif (DPRD) Kab. Garut untuk menolak kenaikan BBM.
Seperti yang di sampaikan oleh H. Ir. Dede Salahudin, MM anggota Fraksi PKS, “atas nama fraksi PKS telah sepakat secara bulat dengan tegas menolak kenaikan BBM karena ini jelas-jelas akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat paling kecil yang gajinya pas-pasan, juga para pedagang kaki lima yang kekurangan modal, buruh lepas dan tukang ojeg online, bagi mereka akan merasakan sekali dampak dari kenaikan BBM tersebut. Ujarnya penuh semangat.
Selanjutnya di tuturkan Anggota DPRD Garut dari Dapil 1, bahwa kebijakan BBM itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, Pemda bersama DPRD Garut hanya bisa menampung aspirasi kemudian menyampaikan ke pusat, mudah-mudahan pemimpin di atas tidak buta, tuli dan bisu, karena sesungguhnya demokrasi itu kan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, bukan untuk konglomerat atau oligarki. Ucapnya penuh diplomasi.
“Maka sebagai wakil rakyat, saya akan menempatkan diri sesuai fungsinya yaitu melakukan pengawasan dalam pendistribusian BLT terdampak kenaikan BBM, tapi pertanyaannya apakah semua warga masyarakat akan menerima BLT tersebut…? Cetusnya.
Lebih lanjut di tuturkan H. Dede Salahudin yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina FAHMI TAMAMI Kab. Garut, “Menilai bahwa kebijakan kenaikan BBM tersebut tidak pas disaat masyarakat perlu bantuan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 selama hampir 2 tahun lebih.
“Pokoknya bagi PKS mah tegas menolak kenaikan BBM, sedangkan tugas saya selaku anggota dewan akan melakukan pengawasan penyaluran BLT tersebut harus tepat sasaran jangan ada lagi data-data fiktif.” Tandasnya.
Sementara Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan, “Kami sangat tidak setuju dengan kenaikan BBM, tapi karena ini sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, kami akan berupaya agar dana BLT pengganti kenaikan BBM bisa tepat sasaran pada orang-orang yang benar pra sejahtera dan bagi yang belum terdaftar sebagai DTSK untuk segera daftar ke Desanya masing-masing.”Imbunya penuh harap.
