CILEGON,FOKUSPRIANGAN.ID – Permasalahan banjir dan pengangguran masih menjadi atensi dari masyarakat dalam kegiatan reses yang tengah dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Cilegon.
Salah satunya dalam Reses II tahun 2022 yang dilaksanakan Anggota DPRD Cilegon Muhammad Ibrohim Aswadi di Lingkungan Pintu Air, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Senin (25/4/2022)malam
Politisi Partai Demokrat tersebut mengatakan, banyak aspirasi dari masyarakat yang memang perlu menjadi skala prioritas pemerintah, diantaranya adalah penanganan banjir dan pengentasan pengangguran di kota industri.
“Jadi disini banjir langganan yang tidak terurai dari 2011 sampai sekarang, oleh karena itu ini menjadi skala prioritas, bahwa masyarakat saya ini pengen di tata dalam penanganan banjir, apa itu, yah salah satu solusinya dengan pembuatan tandon,” kata anggota Komisi II DPRD Cilegon yang akrab disapa MIA usai reses.
MIA juga menyampaikan, selain penanganan banjir tersebut, harapan fundamental yang disampaikan masyarakat melalui reses tersebut adalah pengentasan pengangguran.
Dimana, Cilegon sebagai kota industri dengan jumlah investasi yang besar, saat ini menduduki urutan ke dua tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten.
“Eksekutif lagi-lagi harus berpacu menangani ini, bukun hanya sekedar melalui program magang saja, tapi butuh perhatian dan pendampingan dari pemerintah,” ujarnya.
MIA juga menuturkan, untuk mengurai masalah pengangguran tersebut, pemerintah harus melakukan terobosan dan memiliki gagasan yang tepat.
Terlebih saat ini industri yang berdiri di Kota Cilegon merupakan industri yang padat teknologi dan minim menyerap tenaga kerja lokal khususnya masyarakat Cilegon.
“Kita mendorong, harapan masyarakat industri, pengentasan pengangguran ini menjadi skala prioritas. Lahirnya investasi itu harus berdampak multiflyer efek terhadap kesejahteraan, terurainya masalah kemiskinin, dan terurainya masalah pengangguran,” tuturnya.
Untuk itu, lanjut MIA, Pemkot Cilegon harus berani mengambil sikap, salah satunya dengan memanggil dan mengajak industri yang menanamkan investasinya di Cilegon untuk menciptakan industri hilir yang akan memberikan dampak kepada terserapnya tenaga kerja.
Selain itu, MIA juga mengatakan, pemerintah daerah harus dapat mencermati Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Daerah.
Dimana, investasi yang hadir di daerah harus dapat sinergi dan bergandengan dengan UMKM di daerah tersebut.
“Sekarang tinggal bisa tidak pemerintah daerah ini menangkap, mengambil, mengeksekusi kebijakan yang memang untuk mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Selain kedua hal tersebut, MIA juga menyampaikan beberapa aspirasi lainnya dari masyarakat melalui reses tersebut, diantaranya terkait penerangan jalan, perbaikan jalan rusak, pendidikan gratis full sarjana, hingga yang saat ini tengah terjadi yakni kaitan pemagaran lahan yang dilakukan oleh Krakatau Steel.
“Yang saat ini sedang dirasakan oleh masyarakat juga terutama para pedagang kecil itu sepanjang jalur dari Krakatau Wajatama sampai KBS itu masalah pemagaran. Mereka diusir dari situ, kalau disuruh pindah, yah dicarikan solusi, kan banyak sekali lahan tidur milik Krakatau Steel itu. Selain itu ini juga terkait pemagaran, banyak lahan yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Krakatau Steel. Untuk itu, saya minta dalam hal ini pemerintah harus hadir,” ujarnya.
Pada kegiatan reses tersebut, selain mendengarkan aspirasi masyarakat, MIA juga menggelar kegiatan santunan dan pemberian sodakoh kepada fakir miskin, kaum dhuafa, janda dan anak yatim disekitar lingkungannya.
“Apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat ini akan kami perjuangkan di parlemen, semoga ini dapat direalisasikan dan menjadi skala prioritas pemerintah ke depan,” pungkasnya. (Aan.SGT)
