KOTA TASIK, FOKUSPRIANGAN.ID – Anggota DPR RI Komisi IX wilayah Dapil Jabar XI (Kota/Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut) Hj Nurhayati Monoarfa pada hari Selasa (07/12/21) menggelar kegiatan Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan kepada warga di Kecamatan Cibeureum yang bertempat di salah satu objek wisata di Kelurahan Ciakar.
Staf Khusus Menteri Bappenas Kartika Yudisti mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi atas antusias warga untuk hadir mengikuti kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk di Kota Tasikmalaya ini kegiatan sosialisasikan ini kami adakan di dua tempat yaitu di Kelurahan Panyingkiran pada pagi hari dan di Ciakar pada siang harinya.
Pada kegiatan sosialisasi ini pun para peserta yang mengikutinya didaftarkan dan dibayarkan selama 3 bulan ke depan untuk menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
Tadi juga diharapkan dan dihimbau kepada masyarakat agar setelah 3 bulan ini mereka melanjutkan secara mandiri, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kepesertaan dari BPJS Tenaga Kerja.
Kami pun mengapresiasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya, seperti yang telah disampaikan bahwa di Kota Tasikmalaya sendiri masih ada untuk Bukan Penerima Upah (BPU) sekitar 60 ribu dan baru ada sekitar 3 ribu yang menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja.
” Ini diharapkan yang 60 ribu tersebut dapat menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja. Ini sebuah tantangan berat bagi BPJS Ketenagakerjaan dimana para pekerja BPU ini keberadaannya terpencar maka dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti yang dilakukan saat ini bersama dengan Hj Nurhayati,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya Seto Tjahjono menuturkan, saat ini jumlah kepesertaan di kota Tasik sekitar 30 ribu, dan untuk peserta bukan penerima upah baru sekitar 3 ribuan peserta aktif, sementara jumlah pekerja bukan penerima upah di Kota Tasik diperkirakan mencapai 60 ribuan, jadi masih sangat minim.
Makanya kami bekerjasama dengan anggota DPR RI, Pemerintah Daerah Kota Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi, untuk mensosialisasikan tentang BPJS Ketenagakerjaan.
Kami juga bekerjasama dengan Pemprov Jabar, di kota Tasik ini ada sekitar 2.400 guru Agama yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi.
Kendala kita dalam meningkatkan jumlah kepesertaan di Kota Tasik khususnya, sebaran pekerja bukan penerima upah ini lumayan luas hingga ke pelosok, sementara personil kami sangat terbatas.
Kinerja kami selama ini juga dibantu oleh agen, Prisai (agen BPJS Ketenagakerjaan), kalau di Tasik baru ada lima orang, dan ini masih sangat sedikit.
Terkait dengan klaim jaminan, kalau peserta alami kecelakaan kerja, maka seluruh biaya ditanggung oleh negara, termasuk dua orang anaknya mendapat beasiswa, kalau sampai ayah nya itu meninggal dunia.
Selain dapat santunan, sebesar Rp 100 juta, kalau untuk peserta PBPU sebesar Rp 60 juta, ditambah dengan beasiswa untuk dua orang anak, untuk jenjang TK/SD pertahun 1,5 juta, SMP 2 juta pertahun, SMA 3 juta, dan untuk kuliah 12 juta pertahun.
Kemudian negara akan memberikan penghasilan selama tidak bekerja akibat kecelakaan kerja. Jika meninggal, keluarganya akan mendapat santunan sebesar Rp 42 juta, itu sudah disediakan untuk seluruh tenaga kerja, kita tinggal daftar dan bayar iuran sebesar Rp 16.800. atau untuk yang ada badan usahanya bayar iurannya Rp 12.600.
“Jadi, iuran BPJS Ketenagakerjaan ini sangat kecil, bahkan tak lebih dari harga satu mangkok baso, tapi manfaatnya luar biasa,” ujarnya. ( H.Amir )
