Komisi II DPRD Cilegon Dorong Pemkot Cilegon Soal Akses Jalan Kawasan Pesisir Tanjung Peni

Fokus Cilegon Sosial

CILEGON, FOKUSPRIANGAN. ID – Komisi II DPRD Kota Cilegon, melakukan inspeksi mendadak ke perkampungan warga masyarakat nelayan di kawasan pesisir Tanjung Peni, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Sidak dilakukan bersama pengurus DPC HNSI Kota Cilegon. Jumat (25/6/2021)

Inspeksi dilakukan Komisi II DPRD Kota Cilegon bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) untuk melihat langsung kondisi di lokasi Tanjung Peni terkait aduan para nelayan yang mengeluhkan sulitnya akses jalan masuk jalan perkampungan nelayan Tanjung Peni yang kini tertutup akibat bangunan sejumlah Industri

Ketua DPC HNSI Kota Cilegon Tatang Tarmizi mengatakan, persoalan yang di hadapi para nelayan Tanjung Peni. Tak hanya sekedar persoalan akses jalan menuju perkampungan nelayan yang sangat sulit, bukan hanya itu persoalan sulitnya akses nelayan untuk melaut dan ketidaan pangkalan dermaga sandar perahu nelayan yang hampir dirasakan seluruh nelayan di Kota Cilegon akibat tergusur pembangunan Industri

“Kami berharap Komisi II DPRD Kota Cilegon, selaku wakil rakyat bisa membantu keberadaan nelayan sekitar serta dapat menjebatani kepentingan warga masyarakat nelayan Kota Cilegon yang mana keberadaannya nyaris tak mendapatkan sentuhan kebijakan dari pemerintah setempat, semoga para nelayan Kota Cilegon dapat perlindungan dari pemkot Cilegon serta dapat di perhatikan,” Ucapnya Tatang Tarmizi

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, Faturohmi mengungkapkan, ada keluhan dari nelayan soal akses jalan yg akan ditutup oleh PT Cabot. Karena lahan tersebut adalah milik PT Cabot

“Karena penanggung jawab wilayah di kawasan ini adalah PT KIEC, maka kita ajak KIEC meninjau lokasi area lokasi ini supaya bagaimana KIEC memformulasikan agar akses jalan itu bisa dibangun kembali,” Ujarnya Faturohmi

Selain itu pihaknya juga mendorong pemerintah daerah agar para nelayan di Tanjung Peni bisa mendapat perhatian yang maksimal.

“Kita mendorong ke pemerintah daerah agar nelayan tanjung peni ini bisa mendapat perlindungan secara hukum, nelayan tidak terancam oleh investasi. Sehingga nelayan bisa nyaman menjalankan profesinya,” Pungkasnya

Ia juga menambahkan, bahwa dalam waktu dekat ini akan melakukan hearing dengan industri untuk membahas persoalan para nelayan.

“Kita akan lakukan hearing bulan depan. Kita ingin mengetahui secara langsung kondisi nelayan di sini. Solusinya kita akan mengundang kembali beberapa industri yang berkaitan dengan akses jalan tersebut akan kita ajak mereka bersama-sama bertanggung jawab memikirkan terkait ini,” Imbuhnya. (Aan.SGT)