Reporter: Iwan-Wawan
KAB.TASIK.FOKUSPRIANGAN.ID – Puluhan massa dari organisasi Wahana Lingkungan Hidup dan Pendidikan Sosial (Walpis), datangi kantor Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman (DPUTRPP) Kab. Tasikmalaya, Selasa (24/11/2020).
Kedatangan mereka tiada lain untuk beraudensi meminta klarifikasi terkait dugaan banyaknya kejanggalan kejanggalan dan diduga adanya oknum yang bermain didalam paket paket proyek yang dilaksanakan Dinas tersebut.
Audensi di kawal ketat aparat kepolisian Polres Tasikmalaya dan Polsek Singaparna dan dari pihak dinas PUTRPP dihadiri Sekertaris Dinas (Sekdis) Ir. Utang Kadarusman dan juga Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan jembatan Atep Dadi Sumardi.
Ketua Wahana Lingkungan Hidup dan Pendidikan Sosial (Walpis) Deni Sukron ditemui usai kegiatan mengungkapkan kedatangan kami kesini untuk beraudensi mempertanyakan ketidak mengertian kami terhadap apa yang di lakukan Dinas PUTRPP apakah ini memang karena adanya covid 19 atau adanya kepentingan kepentingan yang berhubungan dengan Pilkada, karena yang kami rasakan sekarang sangat berbeda, banyak persoalan persoalan kegiatan kegiatan yang memang ini tidak ada, yang sudah dijanjikan tidak ada, yang sudah ditulis atau masuk jadi tidak ada,”katanya.
Lanjut Deni yang kedua terkait dugaan banyak oknum oknum yang bermain disini yang ketika ada proyek itu harus ada pemasukan atau segala macam sehingga pada titik akhirnya ada salah satu kegiatan yang memang sudah selesai prosesnya, dan bisa di sebut pemenang lelang itu tiba tiba di gagalkan tanpa adanya masa sanggah dan itu kami tidak mengerti apa alasannya ataupun klarifikasinya seperti apa sampai hari ini kami belum bisa mendapat jawabannya dan kami minta klarifikasinya sampai hari sabtu dan kalau tidak bisa memberikan jawabannya kami akan datang lagi,”ujarnya.
Masih kata Deni kami tidak merasa puas dengan apa yang di sampaikan Dinas PUTRPP tadi maka sekarang juga kami akan datangi DPRD kab. Tasikmalaya khususnya komisi III, untuk meminta pertanggung jawabannya untuk menindak permasalahan ini dan kalau pun secara politis karena mungkin mereka akan berbicara politis kalau di DPRD kami akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum, kalau memang tidak ada klarifikasi dari sini”pungkasnya.
Sementara Sekdis PUTRPP, Ir. Utang menyampaikan kalau memang masih banyak PR kita kerja harus profesional semaksimal mungkin, harus berdasarkan ketentuan ketentuan,plus minusnya itu manusiawi banyak kekurangan tidak mungkin 100% benar yang terpenting standar teknisnya untuk masarakat harus terpenuhi,”ungkapnya.
Lanjut Sekdis kalau sekarang menuntut kegiatan pembangunan memang kendala nya sekarang akibat dampak covid 19 bukan hanya di Tasikmalaya saja bahkan di seluruh Indonesia jadi untuk tahun 2020 ini hanya 20% nya saja dari kegiatan biasa tentu saja banyak pengusaha dan terutama kepentingan masarakat yang tidak bisa terealisasi akan tetapi kita profesional itu akan jadi prioritas di tahun 2021 dan masalah terealisasi atau tidaknya itu tergantung anggarannya,”pungkasnya.
