Berlakukan Penerapan PSBB Secara Parsial, Ciamis Anggarkan 23 Milyar Untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Fokus Kab Ciamis Pemerintahan

Reporter : Gian

KAB CIAMIS.FOKUSPRIANGAN.ID – Tanggulangi Covid-19, Pemkab Ciamis menggelar evaluasi Pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tingkat Kabupaten.

Peserta Evaluasi diantantaranya Bupati Ciamis, Unsur Forkopimda, SKPD, Camat, Kepala Desa dan Keluraham se-Kabupaten Ciamis melalui Zoom Cloud Meeting dari Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, Selasa (19/5/2020).

Setelah berjalan selama dua pekan, pelaksanaan PSBB di 27 kecamatan di Kabupaten Ciamis akan berakhir hari ini, Selasa, 19 Mei 2020.

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyampaikan, dari hasil evaluasi PSBB yang telah dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Ciamis akan melanjutkannya dengan penerapan PSBB secara Parsial, yang akan diterapkan di Kecamatan Ciamis, Banjarsari, Pamarican, Panawangan, Panumbngan, Rancah dan Kawali.

“Hal tersebut dilakukan dari hasil pertimbang bersama forkopimda dan evaluasi dengan Gubernur Jawa Barat melalui Vicon, pada Sabtu 17 Mei 2020,”

“Kabupaten Ciamis berada di Level 3 (Zona Kuning) dan direkomendasikan oleh Gugus Tugas Percepetan Penanganan Covid-19 Jawa Barat untuk diberlakukan PSBB Parsial pada Sabtu 17 Mei 2020,” katanya.

Mohon bantuan dari pemerintah kecamatan desa dan organisasi masyarakat desa agar memantau dan mengawasi masyarakatnya diwilayahnya masing-masing.

“Kepada semua elemen masyarakat demi mensukseskan PSBB secara parsial termasuk RT/RW dan kecamatan yang desanya tidak dijadikan lokasi PSBB tetap menjaga protokol kesehatan, physical distancing, pola hidup bersih dan sehat serta tetap menggunakan masker,” imbuhnya

Menurutnya, disamping penanganan kesehatan kita juga fokus dalam penanganan perekonomian.

“Kita telah menggelontorkan bansos dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, kepada pemerintah desa agar dipantau agar sampai kepada orang yang berhak,”.

Selain itu, Kabupaten Ciamis juga telah mengaanggarkan Rp 23milyar untuk JPS (Jaringan Pengaman Sosial) disamping untuk JPE (Jaringan Pengaman Ekonomi) Rp 5milyar.

Kita sedang melaksanakan validasi data agar tidak tumpang tindih penerimaanya. Dikhusukan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 yang tidak kedapatan dari Pempus dan Pemprov.

“Mulai hari ini kita sudah perintahkan kepada SKPD teknis yang membidangi untuk segera merealisasikan tunjangan RT/RW secara bertahap termasuk didalamnya untuk guru ngaji TPA/TKA, guru diniyah juga diberikan untuk kader posyandu. Untuk imam Mesjid Agung Ciamis, Kecamatan dan desa segera disampaikan kebutuhannya melalui SKPD teknis,” terang Herdiat.