PENULIS/REPORTER : Rusdi
FOKUS SUKABUMI. (Fp) – Kabar kembira bagi warga Kabupaten Sukabumi yang terdampak pandemi corona. Pasalnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, berupaya merancang konsep dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari Dana Desa (DD).
Adapun besaran anggaran DD yang dialokasikan untuk BLT yaitu, tergantung dari DD di masing-masing desa. Misalnya, bagi yang DD nya di bawah Rp800 juta untuk BLT maskimal sebesar 25 persen.
“Rp800 juta sampai Rp1,2 miliar alokasi untuk BLT nya 30 persen dan jika DD nya Rp1,2 miliar serta seterusnya itu 35 persen. Atas izin Bupati persentase itu bisa ditambah jika masih ada yang belum kebagian. Nantinya dituangkan dalam perubahan anggaran di desa,” ungkap Kadis DPMD Kabupaten Sukabumi, Thendy Hendrayana kepada wartawan.
Dikatakannya, besaran bantuan tersebut disesuaikan dengan jumlah DD yang didapat di masing-masing desa. Jika masih ada warga yang masuk dalam kategori dan belum mendapatkan bantuan, desa tersebut dapat menambahkan jumlah persentase bantuan dari DD atas seizin Bupati Sukabumi, Marwan Hamami.
“Kami masih merancangnya, sebagai pelaksana dari instruksi Menteri Keuangan bahwa dari DD itu sebagian bisa dialokasikan menjadi BLT untuk membantu warga yang terdampak Covid-19,” ujarnya.
Menurut Thendy, apabila dirata-ratakan setiap Kartu Keluarga (KK) dalam BLT ini akan mendapatkan sebesar Rp600 ribu. Nantinya bantuan akan terus digulirkan hingga tiga bulan ke depan. Tetapi, bantuan ini tidak boleh tumpang tindih lantaran yang berhak menerima BLT Dana Desa, pertama masyarakat miskin, kemudian yang belum terdata,
lalu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, belum dapat PKH, belum dapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bahkan yang belum dapat kartu prakerja.“Jadi tidak ada warga yang menerima dua bantuan. BLT ini khusus untuk warga yang belum menerima bantuan dari pemerintah,” ujar Thendy.
Dia meminta, semua elemen masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan dalam penyaluran BLT tersebut, jika nanti ada temuan terkait bantuan ini akan ada mekanisme pemeriksaan tertentu.“Kita melakukan pengawasan didampingi pihak Inspektorat, pemerintah kecamatan dan BPD,” tuturnya.
Dengan adanya bantuan tersebut, ucapnya, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terkena dampak Covid-19.
“Mudah-mudahan bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak. Karena saat inikan banyak karyawan juga yang tidak bekerja,” tandasnya.
