FOKUS KAB TASIK. (Fp) – Pemerintah Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) dilaksanakan Tahun 2020 untuk Tahun 2020, yang bertempat di Gedung Olahraga Desa Buniasih Selasa (28/01/20) kemarin.
Acara tersebut dihadiri Camat Kadipaten, Kapolsek Kadipaten, Danramil Ciawi, Kades, Ketua BPD berserta anggotanya, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, RT dan RW, Perangkat desa, Karang taruna, PKK, serta para tamu undangan lainnya.
Dede Egi Ramdani Nugraha Kepala Desa Buniasih usai acara musrenbang saat di temui di ruang kerjanya, di tanya mengenai terkait pemberhentian LPM menjelaskan ? Mengenai pemberhentian LPM itu sudah sesuai tufoksi karna masa waktunya sudah habis, untuk yang masa waktunya hampir habis diantaranya LPM, Karang Taruna, dan BUMDes diberhentikan yang baru karna ketua BUMDes itu menjabat sebagai Sekdes, semua itu tidak adanya diskriminasi dan intimidasi itu semua sesuai presedur bisa di pertanggung jawabkan, SK saya sudah ada semua bahkan dari RT, RW, Kepala kedusunan, bahkan ada sebagian yang ramai di masyarakat ada sebagian kepala dusun itu lulusannya masih SMP itu saya memaklumi karna aturan yang berlaku itu tahun 2017 kalau tidak salah , sedang kan mereka sudah bekerja dari tahun 2014 dan tahun 2015, maka disarankan punduh yang terkendala dengan pendidikan agar sekolah lagi, kalau tidak sekolah lagi terpaksa di berhenti kan karna tidak sesuai dengan aturan,”ucapnya.
Lanjut Dede Egi untuk kedepan Para RT , RW, Kepala wilayah, linmas ,bahkan sudah di setujui oleh pihak BPD akan diadakan piket Untuk di kantor Desa, bertujuan untuk menjaga keamanan di desa, fasilitas yang ada di desa bisa di manfaatkan oleh mereka, untuk tujuan kedepan dari pertama saya dilantik menyarankan tertib administrasi / menjalankan tufoksinya masing – masing untuk seluruh perangkat desa maupun untuk lembaga yang ada di desa seperti RT, RW, maka harus ada peningkatan kwalitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), saya tidak ingin ada istilah kepala desa hanya bisanya menunjuk saja, seorang kepala desa itu harus bisa memberikan gagasan dan pembekalan,”katanya.
Di singgung terkait Dana Desa Tahap 3 tahun 2019 siapa yang mengerjakan ? Ia mengatakan saya sendiri Insya Allah sesuai tufoksi bisa dilihat kelapangan, yang dikerjakan ada 4 titik diantaranya Slawi, Antralina, kampung Tagok, Jenis pekerjaannya TPT, kirmir dan rabat beton, yang melaksanakan pekerjaannya Kesra, kalau saya kepala desa memonitoring dan untuk pembelanjaan barang oleh kesra, Insya Allah pembangunan sesuai tufoksi, sesuai aturan dan sesuai berokrasi yang ada,”ujarnya.
Ia mempunyai rencana akan jadikan desa buniasih desa wisata karna hampir 10 Curug kalau di survei diantara Curug Aceng, Batu sirat, Cadas gantung, Situ, Makam Kramat, jalur trek cross, serta pertanian pala wija, untuk target kedepan kami mempunyai tiga aitem desa wisata, desa ramah anak dan desa sehat kenapa kami mempunyai target seperti ini karna saling keterkaitan.
Untuk pemberdayaan kami mempunyai target kepada kader posyadu, ibu ibu PKK, Karang taruna, Guru diniyah dan Linmas, serta untuk para perangkat desa disarankan masuk ke desa itu jangan sampai lebih dari setengah delapan, terkait pelayanan surat – surat untuk kependudukan gratis dan pelayanan kesehatan masyarakat yang akan mengunakan mobil desa di gratiskan karna saya mempunyai kebijakan supir dan makannya akan di tanggung oleh pemerintah desa,”pungkas Kades.
Sementara ditempat terpisah Jeje Zaenal Abidin ketua BPD Desa Buniasih menuturkan Alhamdullilah dalam musyawarah usulan di setiap ke dusunan akhirnya di simpulkan untuk di bangun tahun 2021 ada usulan yang piknya berapa jenis setiap ke dusunan juga berapa besarnya anggaran, yang di perkirakan anggaran yang bakal masuk ke desa kurang lebih dua milyar dari segala rupa diantaranya dari DD, ADD, Banprov , dan aspirasi.
Untuk pelaksanan kegiatan anggaran tahun 2020 sudah ditetapkan di RAPBDes, tuturnya. Belum berbentuk buku jadi belum terlalu jelas namun tadi dibaca sekilas yang akan di bangun 2020 di sebutkan satu satu dan saya juga sebagai BPD harus memegang catatan tersebut yang nantinya akan mengawasi perjalanan anggaran seperti apa, sumber anggaran dari mana, dialokasikan kemana jangan sampai keluar dari rencana RKPDes dan RAPBDes nya bagaimana ini sudah pix yang 2020 karena direncanakan nya di tahun 2019.
Di singgung mengenai kepala desa yang baru untuk transparansi nya gimana? untuk mengenai keterbukaan sudah terlihat namun ada kata kata yang kebablasan secara tidak sadar disampaikan yang seharusnya dirahasiakan mengenai aspirasi. saya akan berusaha membimbing, mengawasi dan mengarahkan supaya tidak kebablasan kalau berbicara serta kalau perencanaan jangan terlalu jauh sekali dengan pelaksanaannya, sesuai tupoksi saya sebagai BPD,” pungkasnya.
Jurnalis : Anton
